Home BERITA Berkas Buni Yani Tak Juga Dikembalikan, Kejati DKI Tegur Polda Metro Jaya

Berkas Buni Yani Tak Juga Dikembalikan, Kejati DKI Tegur Polda Metro Jaya

SHARE
Buni Yani, pengunggah video Ahok (Kanugrahan/Kriminalitas.com)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI meminta penyidik Polda Metro Jaya (PMJ) untuk mematuhi aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait berkas perkara Buni Yani.

Pasalnya, tenggat waktu 14 hari yang diatur dalam KUHAP masih belum cukup bagi penyidik untuk merampungkan berkas perkara yang dikembalikan pada tanggal 19 Desember 2016 lalu.

“Jangan tanya ke JPU. Yang bisa jawab penyidik sendiri, harusnya sesuai KUHAP,” kata Kepala Humas Kejati DKI Waluyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Menurut Waluyo, pada Pasal 138 ayat (2) KUHAP tentang hasil penyidikan yang masih belum lengkap (P18). Sehingga, Penuntut Umum pun mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi yang disertai petunjuk (P19).

Menurut Waluyo, memang tidak ada sanksi dalam KUHAP jika berkas P19 itu belum dikembalikan penyidik. Namun, penyidik PMJ tetap harus mematuhi ketetapan pada KUHAP terkait status berkas perkara tersebut.

“Dalam KUHAP, lewat 14 hari tidak ada sanksi hukumnya apabila tidak mengembalikan. (Tapi, aturannya) 14 hari kalau merasa KUHAP sebagai landasannya,” terang Waluyo.

Untuk diketahui, Penuntut Umum Kejati mengembalikan berkas perkara dosen komunikasi London School of Public Relation itu ke penyidik PMJ, karena belum melengkapi syarat formil maupun materiil.

Salah satu syarat formil yang belum dilengkapi pihak penyidik adalah dokumen Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Padahal SPDP itu dibutuhkan pihak Kejati DKI untuk menentukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna menyiapkan rencana penuntutan (rentut).

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Kanugrahan and Sjamsu Dradjad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here