Home BERITA Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur, BPKH Tunggu Arahan Jokowi

Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur, BPKH Tunggu Arahan Jokowi

SHARE
Ketua Dewan Pengawas BPKH Yusian Fauzi. (Diki/Kriminalitas.com)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tengah menunggu arahan Presiden Joko Widodo terkait penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur. Menurut Ketua Dewan Pengawas BPKH, Yusian Fauzi, nantinya ketentuan soal penggunaan dana haji itu akan diatur Peraturan Presiden (Perpres).

“Kalau untuk investasi itu pakai arahan Perpres, berapa yang akan ke perbankan syariah, berapa ke surat berharga, itu akan diatur di Perpres. Perpres sendiri nantinya semacam arahan investasi,” kata Yuslan di Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).

Ikhwal rencana investasi Infrastruktur yang sempat membuat gempar publik, Yuslan justru mengaku pihaknya belum sampai pada pembahasan tersebut.

“Kita belum sampai ke infrastruktur. Yang akan masuk ke surat berharga berapa, ke perbankan syariah berapa, itu sedang dibahas dan siapkan untuk ditetapkan melalui Perpres,” lanjutnya.

Namun demikian, Yuslan sempat memberi bocoran sedikit tentang kewenangan penggunaan dana haji bagi infrastruktur.

Ia mengaku percaya diri pihaknya bisa menggunakan dana haji bagi pembangunan infrastruktur.

“Kalau infrastruktur harus dilihat sederhana saja, UU nomor 34 tahun 2014 pasal 28 memberikan relatif kebebasan ke berbagai instrumen,” tegasnya.

“Infrastruktur hanya salah satu pilihan sektor industri, untuk masuk infrastruktur bisa lewat pasar modal, obligasi pasar modal, dan membeli sukuk,” tandasnya.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Nicky Aditya and Diki Trianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here