Home BERITA Dapat Arahan, Pemprov DKI Batalkan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan Protokol

Dapat Arahan, Pemprov DKI Batalkan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan Protokol

SHARE
Ilustrasi larangan motor
(Virza/Kriminalitas.com)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta secara resmi membatalkan ujicoba kebijakan pelarangan sepeda motor di Jalan Sudirman hingga Jala MH. Thamrin. Pembatalan itu diambil setelah Pemprov mendapat masukan dari berbagai pihak.

Hal itu disampaikan oleh Kadishub DKI Jakarta Andriansayah usai menghadap kepada Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Andriansyah mengaku, hal itu dilandasi pada hasil kajian yang pihaknya lakukan, tak hanya itu pembatalan itu juga arahan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dan Anggota DPRD DKI Jakarta

“Kita ramu untuk saat ini pelaksanaan pembatasan belum bisa kita laksanakan karena yang pertama Sudirman-Thamrin sedang dilakukan pembangunan,” kata Andrianyah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/17).

Tak hanya itu Andriansyah mengemukakan alasan lain yakni pihak Pemprov DKI Jakarta masih melakukan penyelesaian sarana pendukung untuk kebijakan larangan sepeda motor tersebut seperti trotoar.

“Nanti kalau selesai, trotoar sudah bagus, nanti kurir atau yang antar delivery, yang biasanya gunakan motor, jadi bisa pake sepeda,” tutur Andri.

Ia pun mengaku kini pihak Dishub DKI Jakarta akan melaksanakan arahan Gubernur DKI Jakrta untuk mensosialisasikan peraturan mengenai wajibnya pemilik kendaraan pribadi untuk memiliki garasi.

“Kami juga akan pertajam sosialisasi, tidak hanya pembatasan tetapi juga sosialisai 140 terkait masalah kepemilikan kendaraan bermotor harus memiliki garasi. Itu pasal 140 Perda Nomor 5 Tahun 2014,” pungkas Andriansyah.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot S. Hidayat juga mengatakan hal serupa, dia beralasan tak ingin kebijakan tersebut diterapkan secara terburu-buru.

Apalagi jika tiba-tiba kebijakan pelarangan motor diubah di tengah jalan. Atas dasar itu, dia pun menunda penerapan kebijakan tersebut. Djarot meminta Dishub melakukan kajian kembali terhadap kebijakan pelarangan motor setelah pembangunan infrastruktur flyover dan underpass selesai.

“Baru setelah itu Anda (Kadishub) kaji betul untuk segera dievalusasi, apakah perlu ada perluasan pembatasan roda dua atau roda empat,” kata Djarot.

Sesuai dengan Pergub DKI Nomor 14 Tahun 2014 akan ada pembatasan sepeda motor di jalan protokol sehingga akan dilakukan juga pembatasan serupa di jalan HR Rasuna Said.

‎Rencana pelarangan sepeda motor di kawasan Sudirman ternyata berkaitan erat dengan adanya proyek pembangunan MRT di kawasan itu. Dengan berkurangnya arus sepeda motor, nilai Pemprov, maka pembangunan proyek itu akan semakin cepat.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Azairus and Iksal Rizqi Harizal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here