Home BERITA Demokrasi Indonesia Terus Berkembang, Wewenang Plt Gubernur DKI Juga Makin Bertambah

Demokrasi Indonesia Terus Berkembang, Wewenang Plt Gubernur DKI Juga Makin Bertambah

SHARE
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono saat Aksi 212. (Sherly/Kriminalitas.com)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Menanggapi soal luasnya wewenang seorang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Indonesia, Wakil Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan akibat dari era demokrasi saat ini.

“Plt di era sekarang memang diberi kewenangan yang lebih, karena proses demokrasi saat ini. Pemilikan Gubernur kan melalui Pilkada, perlu proses. Kecuali zaman dulu ya, kepala daerah ditunjuk, jadi bisa cepat,” ujarnya ketika dihubungi Kriminalitas.com, Rabu (11/1/2017).

Menurutnya, proses pemilihan Gubernur tersebut memungkinkan lama jabatan Plt diperpanjang dan kewenangannya pun ditambah.

“Nah sekarang masa kerja Plt, apalagi memasuki masa Pilkada seperti saat ini bisa lebih lama. Ada Plt yang sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Karena itu kewenangannya harus ditambah juga. Kalau dulu kan Plt sifatnya sementara sekali,” paparnya.

Sebagai studi kasus, Ahmad memberikan contoh mengenai kewenangan dalam perancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) oleh Plt Gubernur DKI, Soni Sumarsono.

“Pada saat memulai jabatan sebagai Plt, Pak Soni kan diperhadapkan dengan penyusunan APBD DKI. Kalau Pak Soni tidak boleh ikut menyusun, ya pembangunan bisa terganggu,” tandasnya.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Andreas Pratama and Sherly Puspita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here