Home BERITA Dukung Pilgub DKI, Pemkot Depok: 400 PNS Diberi Dispensasi untuk Nyoblos

Dukung Pilgub DKI, Pemkot Depok: 400 PNS Diberi Dispensasi untuk Nyoblos

SHARE
KBH_06
Ilustrasi Pilkada DKI 2017 (Kiki BH/Kriminalitas.com)

KRIMINALITAS.COM, Depok – Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menegaskan Pemkot Depok mempersilakan 400 pegawai negeri sipil (PNS) datang telat bekerja pada Rabu (19/4/2017) besok. Dispensasi itu disebabkan karena ratusan bawahannya berdomisili dan beridentitas di DKI Jakarta yang harus memberikan hak pilihnya dalam Pilgub DKI Jakarta pada putaran kedua.

“Kami berikan dispensasi ngantor telat, soalnya mereka harus memberikan hak pilih mereka dalam menentukan nasib DKI Jakarta. Memang mereka bekerja di Depok tetapi KTP dan tempat tinggal mereka itu ada di Jakarta Selatan. Hanya untuk besok saja mereka telat ke kantor, selebihnya akan beraktivitas seperti semua,” ucapnya kepada Kriminalitas.com, Selasa (18/4/2017).

400 PNS yang diberikan kompensasi telat ngantor itu didapatkan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Di mana instansinya itu diminati KPU Pusat untuk memberikan data PNS yang berdomisili di ibu kota negara. Bahkan, nama dan jabatan mereka pun diberikan sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta.

“Kami sudah menekankan kepada mereka jangan golput, soalnya ini untuk kepentingan DKI juga. Suara mereka itu sangat berharga dalam membangun ibu kota Negara ini. Kami menyarankan PNS ini manfaatkan waktu yang berikan untuk ke TPS masing-masing mencoblos pilihan mereka,” paparnya.

Pradi menyatakan, telah memerintahkan para kepala dinas agar tidak memberikan sanksi atau mengurangi tunjangan PNS yang telat hadir ngantor itu. Karena hak pilih dalam Pilgub merupakan kewajiban bagi semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Orang nomor dua ini berjanji akan menindak atasan para PNS yang berdomisili di Jakarta itu jika mengurangi tunjangan atau memberikan sanksi kepada mereka. Yakni mengurangi tunjangan dan penurunan pangkat kepada kepala dinas tersebut.

“Kami sudah punya semua PNS yang ikut mencoblos itu, jadi atasan mereka tidak boleh sembarangan memberikan sanksi. Kami minta PNS yang ikut Pilgub jangan abis nyoblos tapi datangnya jam empat sore, soalnya sama saja melanggar aturan. Intinya habis nyoblos datang ke kantor agar dapat melakukan pelayanan,” pungkasnya.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Dinda Chairina and Ucok Barimbing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here