Home BERITA Kado Akhir Tahun, KPK Tetapkan 2 Tersangka Dalam Suap Bupati Klaten

Kado Akhir Tahun, KPK Tetapkan 2 Tersangka Dalam Suap Bupati Klaten

SHARE
 Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat konferensi pers OTT Bupati Klaten. (Alfian/Kriminalitas.com).
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat konferensi pers OTT Bupati Klaten. (Alfian/Kriminalitas.com).

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Menutup akhir tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Jawa Tengah. Dari OTT tersebut, Bupati Klaten Periode 2016- 2021 Sri Hartini diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap untuk urusan pengisian jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten.

“Perlu saya jelaskan, KPK mengamankan 8 orang dalam OTT pada pukul 10.30 WIB, Jumat 30 Desember 2016 kemarin di rumah dinas Bupati Klaten Jawa Tengah,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (31/12/2016).

Delapan orang tersebut, yakni Bupati Klaten Sri Hartini (SHT), Pegawai Negeri Sipil bernama Suramlan (SUL), Pegawai Negeri Sipil bernama Nina Puspitarini (NP), Pegawai Negeri Sipil bernama Bambang Teguh (BT), Kabid Mutasi Bernama Slamet (SLT), Staf Honorer bernama Panca Wardhana (PW) serta pihak Swasta Bernama Sukarno (SKN) dan Sunarso (SNS).

Dari rumah dinas tersebut, tim satgas mengamankan uang sekitar Rp 2 miliar yang terdiri dari pecahan rupiah dan valuta asing sejumlah 5.700 dolar Amerika dan 2.035 dolar Singapura. Selain uang, turut diamankan buku catatan yang berisi nama penerimaan uang.

“Setelah diamankan penyidik kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polda Yogyakarta (DIY). Dan langsung dibawa ke Jakarta dan tiba pukul 23.00 WIB di markas KPK,” imbuhnya.

Setelah pemeriksaan 1×24 jam pasca penangkapan, Laode menjelaskan, penyidik langsung melakukan gelar perkara dan meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan bersamaan dengan penetapan dua orang tersangka, yakni SHT selaku Bupati dan SUL selaku PNS.

Atas perbuatnnya, Sri Hartini diduga sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 65 KUHP.

Sedangkan, Suramlan sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Dinda Chairina and Ahmad Alfian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here