Home BERITA Korek Luka Lama, Ini Langkah yang Diambil KPK Usut PNPB Kehutanan

Korek Luka Lama, Ini Langkah yang Diambil KPK Usut PNPB Kehutanan

SHARE
Ilustrasi (Kiki Budi Hartawan/Kriminalitas.com)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membangun sistem monitoring di bidang kehutanan sebagai tindak lanjut atas kajian potensi kerugian negara akibat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Kajian tersebut dilakukan lembaga antirasuah pada tahun 2015 lalu. Saat itu, KPK mengendus adanya potensi kerugian negara dari beberapa sektor di bidang kehutanan seperti dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

“Ada beberapa hal yang menjadi fokus KPK saat ini, yakni dengan penyempurnaan SIPPUH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) online, membangun sistem monitoring kehutanan dan audit komprehensif yang menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada Kriminalitas.com, Rabu (11/1/2017).

Selain itu, KPK juga akan serius membangun data Base Post-Exposure Prophylaxis (PEP) dan high risk profile di sektor kehutanan. “Kemudian yang tak kalah penting adalah mereview sistem tarif PNBP di sektor kehutanan,” tandasnya.

Persoalan PNBP di sektor kehutanan menjadi hal serius yang dikaji KPK. Pasalnya, dari kajian yang dilakukan selama tahun 2003-2014, ada indikasi kerugian yang diterima pemerintah dalam memungut PNBP.

Dari perhitungan kajian pemerintah, pungutan penerimaan PNBP sebanyak Rp 31,0 triliun, namun jika menggunakan metode kajian penghitungan, seharusnya diperoleh Rp 93,9 – 118,0 triliun selama tahun 2003–2014.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa total kerugian negara akibat pemungutan penerimaan yang kurang maksimal mencapai Rp 62,8 – 86,9 triliun atau rata- rata sebesar Rp 5,24 – 7,24 triliun per tahun selama 12 tahun periode kajian.

Menurut hukum Indonesia, kayu yang tidak tercatat dari hasil produksi kayu menjadi aset negara yang dicuri, dan uang yang dihasilkan melalui penjualan kayu ini dapat dianggap sebagai kerugian negara maupun hasil kejahatan (proceeds of a crime).

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Diki Trianto and Dinda Chairina

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here