Home BERITA KPK Dorong Enam Provinsi ‘Potensial’ Terapkan Tata Kelola Pemerintah Elektronik

KPK Dorong Enam Provinsi ‘Potensial’ Terapkan Tata Kelola Pemerintah Elektronik

SHARE
Ilustrasi (Kiki Budi Hartawan/Kriminalitas.com)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Pada program pendampingan beberapa daerah ‘berkebutuhan khusus’, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong daerah-daerah tersebut untuk melakukan perbaikan sistem, khususnya pada tata kelola anggaran, perencanaan dan pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Dalam sosialisasi PTSP ini KPK juga mendorong daerah agar mengadopsi praktik terbaik tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government),” ujar Pimpinan KPK, Alexander Marwata di gedung KPK, Senin (9/1/2017).

Sebagai gambaran penerapannya, Alex memberikan contoh program milik Provinsi Jawa Barat pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan PTSP, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

“Selain itu aplikasi perencanaan dan penganggaran keuangan Pemkot Surabaya dan aplikasi perizinan terpadu milik Pemkab Sidoarjo juga jadi contoh yang menarik,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Sebagai upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meningkatkan peran strategisnya dalam perbaikan sistem pemerintahan.

Adapun 6 provinsi ‘berkebutuhan khusus’ yang didampingi, yakni tiga daerah dengan tingkat kerawanan korupsi yang berulang seperti Sumatera Utara, Riau, dan Banten, serta tiga daerah otonomi khusus yakni Aceh, Papua dan Papua Barat.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Nicky Aditya and Sherly Puspita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here