Home BERITA Langsung Ditahan, Bupati Klaten dan Penyuapnya Dikurung Terpisah

Langsung Ditahan, Bupati Klaten dan Penyuapnya Dikurung Terpisah

SHARE
 Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat konferensi pers OTT Bupati Klaten. (Alfian/Kriminalitas.com).
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat konferensi pers OTT Bupati Klaten. (Alfian/Kriminalitas.com).

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Bupati Klaten Sri Hartini dan penyuapnya, PNS Suramlan usai ditetapkan sebagai tersangka terkait suap promosi dan mutasi jabatan dalam kaitan pengisian susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Klaten.

“SH ditahan di rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Sedangkan Suramlan di rutan kelas 1 Jakarta Timur di Pomdan Jaya Guntur untuk 20 hari ke depan mulai hari ini sampai dengan 19 Januari,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (31/12/2016).

Sedangkan, untuk status keenam orang lainnya yang turut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih sebagai saksi. “Yang lain belum, sedang diminta keterangan lanjutan karena asal uang bukan satu orang tapi banyak ada pengumpulnya,” ujarnya

Seperti diketahui, tim KPK melakukan OTT di rumah dinas Bupati Klaten Jawa Tengah dan mengamankan delapan orang, yakni Bupati Klaten Sri Hartini (SHT), PNS bernama Suramlan (SUL), PNS bernama Nina Puspitarini (NP), PNS bernama Bambang Teguh (BT), Kabid Mutasi bernama Slamet (SLT), Staf Honorer bernama Panca Wardhana (PW), serta pihak swasta Bernama Sukarno (SKN) dan Sunarso (SNS).

Dari rumah dinas tersebut, diamankan uang sekitar Rp 2 miliar dari pecahan rupiah serta valuta asing ada sejumlah 5.700 dolar Amerika dan 2.035 dollar Singapura.

Atas perbuatnnya Sri Hartini diduga sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001, Juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 65 KUHPidana.

Sedangkan Suramlan Sebagai pemberi suap melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Ahmad Alfian and Dinda Chairina

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here