Home BERITA Ombudsman Turun Tangan Selidiki Penerimaan Siswa “Khusus” di Depok

Ombudsman Turun Tangan Selidiki Penerimaan Siswa “Khusus” di Depok

SHARE
Ilustrasi/NET

KRIMINALITAS.COM, Depok – Ombudsman Jawa Barat (Jabar) akan meminta keterangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok terkait jalur istimewa bagi Polri, TNI dan Kejaksaan dalam memasukan siswa ke SMA Negeri pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2017 ini.

Ia mengatakan jika ada pelanggaran, hasilnya akan diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat untuk ditindaklanjuti.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto menegaskan, pekan ini jajarannya akan mendatangi Disdik Depok untuk mepertanyakan MoU tersebut.

Sebab, alasan pengistimewaan bagi Polri, TNI dan Kejaksaan untuk memasukan siswa ke SMA Negeri itu banyak kejanggalan.

“Kenapa tiga lembaga itu harus diistimewakan? Ini ada apa sama Disdik Depok. Kami akan minta penjelasan detail soal ini, karena keluhannya sudah banyak sekali, biar publik mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di kota ini,” jelasnya kepada Kriminalitas.com saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2017).

Ia menilai, kuota khusus lewat nota kesepahaman memang dibolehkan dilakukan Disdik di setiap daerah. Akan tetapi, kesepakatan tersebut harus di jalur bina lingkungan.

“Artinya, siswa yang diterima adalah yang jarak rumahnya paling dekat dengan sekolah dengan syarat yang sudah ditentukan.” imbuhnya.

Selain itu, bisa juga dengan memprioritaskan siswa yang tidak mampu dari segi ekonomi, serta siswa yang putus sekolah di lingkungan yang berdekatan dengan bangunan sekolah tersebut.

“Tetap ada kriterianya. Nah itu kesepakatan yang benar, ada di Juklak-Juknis. Kalau pakai tiga lembaga itu jadi sangat janggal sekali dan aneh. Kami yakin pasti ada sesuatu di balik penggandengan tiga lembaga itu oleh Disdik Depok,” ucapnya.

Selain itu, menurut Haneda, sekolah harus menjelaskan secara konkret alasan menerapkan kuota istimewa tersebut. Alasan itu harus logis dan dapat diterima masyarakat karena untuk dapat menghilangkap anggapan dikriminasi dalam penyelenggaraan PPDB.

Pasalnya, kata dia, kasus penjualan bangku sekolah negeri itu dapat kapan saja terjadi dan dilakukan oleh banyak oknum yang tak bertanggungjawab dalam mencari keuntungan besar.

“Tidak boleh ada diskriminasi, jika mau bersih rangkul semuanya termasuk masyarakat. Jadi ini harus transparan, karena menyangkut pelayanan publik. Jadi kalau ada pelanggaran kami akan umumkan dan dilaporkan ke Kemendikbud untuk segera diselesaikan,” pungkasnya.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Dinda Chairina and Ucok Barimbing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here