Home BERITA Pengamat: Presiden Harus Hati-Hati Teken Peraturan Menyangkut Perut Orang Banyak

Pengamat: Presiden Harus Hati-Hati Teken Peraturan Menyangkut Perut Orang Banyak

SHARE
Presiden Jokowi (NET)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago mengkritisi pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 Tahun 2016 yang diteken Presiden Joko Widodo. Apalagi pengesahan perihal penyesuaian biaya pengurusan baru Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dikeluhkan sendiri oleh Jokowi.

Menurut Pangi, dalam meneken peraturan ini harus hati-hati. Apalagi urusan PP Nomor 60 Tahun 2016 berurusan dengan urusan perut orang banyak.

“Menjadi Presiden harus sangat hati hati, apalagi menandatangani sesuatu yang berurusan langsung dengan perut orang banyak,” kata Pangi kepada Kriminalitas.com, Sabtu (7/1/2017).

Pangi menambahkan, ada banyak dugaan sehingga Presiden Jokowi bisa meloloskan peraturan. Salah satu dugaan, lantaran Jokowi tidak cermat membaca laporan yang diberikan bawahannya.

“Banyak dugaan. Aturan seperti PP kok bisa kecolongan tanda tangan. Bisa Presiden yang kurang hati hati, tanpa baca langsung tanda tangan, bisa juga bawahan yang sengaja ngibulin bapak Presiden Jokowi, banyak kemungkinan dan dugaan,” tegas Pangi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016, negara resmi melakukan penyesuaian biaya terhadap STNK dan BPKB. Sesuai PP, penyesuaian biaya berlaku mulai tanggal 6 Januari 2017.

Dalam peraturan lama, untuk penerbitan STNK roda dua maupun tiga dipatok Rp 50 ribu. Dengan peraturan baru pengemudi harus merogoh kocek hingga Rp 100 ribu. Bagi roda empat biayanya dari Rp 75 ribu naik menjadi Rp 200 ribu.

Untuk penerbitan BPKB baru, untuk roda dua dan tiga awalnya dikenakan Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu. Kemudian roda empat dari Rp 100 ribu menjadi Rp 375 ribu.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Kanugrahan and Nicky Aditya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here