Home BERITA Polri: Penyesuaian Tarif STNK dan BPKB Tak Perlu Persetujuan DPR

Polri: Penyesuaian Tarif STNK dan BPKB Tak Perlu Persetujuan DPR

SHARE
Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Rikwanto. (Kiki Budi Hartawan/Kriminalitas.com)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Mabes Polri mempertanyakan perihal penyesuaian biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), harus melalui persetujuan DPR.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, penyesuaian biaya STNK dan BPKB tidak perlu persetujuan DPR. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016.

“Jadi, dalam kenaikan biaya administrasi STNK, TNKB dan BPKB itu tidak memerlukan persetujuan DPR atau DPRD,” ujar Rikwanto kepada wartawan, Rabu (11/1/2017).

Klarifikasi ini disampaikan lantaran Polri dituding mengabaikan Undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayan Publik saat menyesuaikan biaya STNK dan BPKB. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa penentuan biaya maupun tarif pelayanan publik ditetapkan atas persetujuan DPR. Tanpa persetujuan, praktis landasan dari penyesuaian biaya dipertanyakan.

”Informasi itu kurang tepat,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut Polri harus menghentikan pungutan dalam proses pengurusan surat-surat kendaraan. Pasalnya, pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 belum ada persetujuan dari DPR.

“Jadi, penerapan kenaikan itu merupakan sebuah pelanggaran hukum,” tegas Neta.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Aristo and Nur Ichsan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here