Home BERITA Tanpa Peppu Ormas, Pemerintah Bisa Pakai Cara Ini untuk Berantas Radikalisme

Tanpa Peppu Ormas, Pemerintah Bisa Pakai Cara Ini untuk Berantas Radikalisme

SHARE
Diskusi Perppu Ormas di LBH DKI jakarta (Elga/Kriminalitas.com)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dianggap tidak menyelesaikan permasalahan radikalisme dan intoleransi di Indonesia.‎ Bahkan, adanya Perppu  membuat Indonesia kembali ke era orde baru.

Pernyataan ini diungkapkan Direktur Imparsial, Al Araf ketika mengisi diskusi bertajuk “Solusi Tanpa Perppu Ormas” di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2017).

Al Araf mengatakan, ada tiga upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam memberantas radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Upaya pertama, negara harus memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara politik.

‎”Di orde baru, ruang partisipasi politik tidak dilakukan karena rezimnya diktator. Mereka melakukan gerakan masif bawah tanah. Dan negara saat ini tengah mengulangi hal yang sama,” kritik Al Araf.

Al Araf menambahkan, apabila cara ini yang dilakukan pemerintah, maka gerakan radikalisme akan bergerak semakin berbahaya. Sebab, mereka melakukannya secara terselubung.

‎”Ini jelas akan berdampak pada memasifkan gerakan dinamika radikalisme yang terjadi. Karena itu (Perppu) tidak menjawab langkah-langkah menutup radikalisme itu,” bebernya.

‎Upaya kedua, lanjut Al Araf, yakni negara harus mampu memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Sehingga, masyarakat merasakan adanya peran negara dalam kehidupan mereka. Hal itu dapat mengkikis sel-sel radikalisme di masyarakat.

‎”Bila itu terpenuhi maka negara dipandang hadir secara positif dan mengkikis ruang-ruang bagi kelompok radikal,” jelasnya.

Selanjutnya, negara harus hadir dalam setiap ruang yang memungkinkan terjadinya intoleransi. Yakni, dengan melakukan penegakan hukum secara tegas dan efektif.

“Misalnya ada aksi kelompok yang ingin menyerang kelompok lain, negara harus hadir dan bertindak tegas. Jadi negara tidak boleh lepas tanggung jawab dari maraknya radikalisme pasca reformasi ini,” tandasnya.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Nur Ichsan and Elga Hikari Putra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here