Home BERITA Tuntutan Ahok Diduga Sudah Direncanakan dan Penuh Rekayasa

Tuntutan Ahok Diduga Sudah Direncanakan dan Penuh Rekayasa

SHARE
JKT_SIDANG TUNTUTAN AHOK_MIFTAHULHAYAT (16)
Ahok, terdakwa kasus dugaan penistaan agama, saat sidang pembacaan tuntutan (Foto: Miftahul Hayat/Jawa Pos/Pool)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Pakar hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyebut jika tuntutan ringan terhadap pelaku penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah terencana dan penuh rekayasa politik.

Menurut margarito, tuntutan itu sudah direncanakan dari sebelum Ahok menjalani persidangan.

“‎Bahwa ini suatu tindakan yang terkoordinasi menurut saya beralasan. Sebab kalau dia tak dituntut dengan 156, maka dia mesti langsung berhenti. Kalau dia dituntut 156a, maka dia harus berhenti sebagai Gubernur,” tutur Margarito saat dihubungi Kriminalitas.com, Jumat (21/4/2017).

“Mengapa? kan mendagri bilang, akan menunggu tuntutan. Nah, kalau dia dituntut 5 tahun, berati kan berhenti. Karena itu tak mungkin,” lanjutnya.

Margarito menambahkan, bukti bahwa tuntutan Ahok bakal ringan ini terlihat dari pernyataan jaksa Agung HM Prasetyo dan Mendagri Tjahajo Kumolo yang meminta agar sidang ditunda.

‎”Kalau kita lihat Jaksa Agung dan Mendagri, maka ini betul ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tapi dari rangkaian fakta ini, ada hubungan antara satu fakta dengan yang lain. Makanya dapat dinilai ini terstruktur dari awal hingga akhir,” tuturnya.

‎Margarito sendiri menyesalkan, karena dalam persidangan ini banyak tipuan dan rekayasa politik yang membodohi masyarakat.

“Kita tak bisa abaikan juga, banyak fenomena yang menyebut kalau ini penuh tipuan dan rekayasa politik. Karena ini terstruktur dan terencana‎,” tutup dia

Seperti diketahui, JPU menuntut Ahok hanya dengan satu pasal yakni Pasal 156 KUHP. Tuntutannya adalah hukuman pidana 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

Ketua Tim JPU Ali Mukartono menuturkan, penggunaan Pasal 156 KUHP merupakan pilihan yang dipandang paling membuktikan. Menurutnya, Ahok dianggap tidak berniat melakukan penistaan agama.

Ali mengatakan, fakta hukum yang menguatkan jika Ahok tidak berniat menistakan agama yakni berdasarkan buku karangan Ahok berjudul ‘Merubah Indonesia’.

Di buku itu, Ahok menceritakan bahwa dirinya telah mengalami jika adanya elit politik yang menggunakan Al Maidah 51 untuk menjegalnya saat Pilgub Bangka Belitung 2007.

“Nah di buku itu dijelaskan kalau yang dimaksud adalah si pengguna al Maidah si elit politik, istilah beliau bukan al Maidah” kata Ali.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Nur Ichsan and Kanugrahan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here