Home BERITA Usut Korupsi Bupati Klaten, KPK Minta Kemendagri Monitor Penempatan Pejabat Daerah

Usut Korupsi Bupati Klaten, KPK Minta Kemendagri Monitor Penempatan Pejabat Daerah

SHARE
Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif. (Kiki Budi Hartawan/Kriminalitas.com)
Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif. (Kiki Budi Hartawan/Kriminalitas.com)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Kemendagri untuk serius memonitor pengangkatan posisi tertentu sebagaimana diamanatkan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

“Banyak sekali formasi baru, promosi dan mutasi, sehingga kami pikir ada kemungkinan kasus yang terjadi di Klaten juga terjadi di beberapa daerah lainnya di seluruh Indonesia,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif.

Oleh karena itu, KPK meminta Kemendagri benar-benar memonitor dan supervisi langsung supaya penempatan pejabat daerah tersebut jelas.

“Penempatan posisi tersebut diharapkan melalui sistem assessment pengangkatan yang transparan. Jangan hanya ditunjuk-tunjuk berdasarkan jumlah setoran masing-masing agar bisa menduduki jabatan yang diinginkan,” ujar Laode.

KPK juga akan melakukan berkoordinasi dengan tim saber pungli untuk menanggulangi jual beli jabatan daerah. “Kami yakin tidak hanya di Klaten tetapi juga di daerah lain. Bagi masyarakat yang mengalami sendiri, tolong adukan ke pengaduan masyarakat KPK saber pungli. Berikutnya disampaikan bentuk tertulis,” tandasnya.

“Kami berharap praktik ini dihentikan khususnya daerah Jawa Tengah dan terus terang kami menyesal karena yang ditangkap ini pernah menandatangani pakta integritas, tetapi apa yang dilakukannya sangat bertentangan,” pungkasnya.

Untuk diketahui Bupati Kabupaten Klaten Sri Hartini bersama 7 orang lainnya tertangkap tangan melakukan tindak korupsi oleh KPK di rumah dinas Bupati Klaten, pada Jumat (30/12/2016) pagi.

Dari rumah dinas tersebut diamankan uang sekitar Rp 2 miliar pecahan rupiah dan valuta asing ada dolar Amerika sejumlah 5700 dan 2.035 dolar Singapura. Sri Hartini diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap untuk urusan pengisian jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Ahmad Alfian and Sjamsu Dradjad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here