Home BERITA Yusril: Sesuai Konstitusi, DPR Berwenang Gulirkan Hak Angket KPK

Yusril: Sesuai Konstitusi, DPR Berwenang Gulirkan Hak Angket KPK

SHARE
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di DPR RI. (Elga/Kriminalitas.com)

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia datang untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK.

Dalam kesempatan itu, Yusril menjelaskan kewenangan DPR dalam menggunakan hak angket kepada KPK.

Menurutnya, hak angket yang saat ini digulirkan oleh DPR telah sesuai dengan konstitusi yakni Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3.

Pada pasal tersebut menjelaskan DPR memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah.

“Secara hukum tata negara karena KPK dibentuk oleh undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu DPR dapat melakukan angket terhadap KPK,” ucap Yusril di Gedung Nusantara DPR, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

Selain itu, Yusril pun menjelaskan mengenai posisi KPK dalam sistem hukum tata negara. Dia menjelaskan KPK masuk ke dalam jajaran eksekutif pada trias politica.

“Tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu tugas eksekutif. Karena itu dalam seluruh pembahasan RUU tentang KPK yang menjadi kekhawatiran adalah KPK akan tumpang tindih dengan dua lembaga lain, polisi dan jaksa. Kalau tumpang tindihnya dengan polisi dan jaksa jelas itu eksekutif,” jelas Yusril.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.

Nicky Aditya and Elga Hikari Putra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here